Kebijakan Tanah Terlantar

“…. tertibkan tanah – tanah terlantar, jangan sampai ada hamparan jutaan hektar tanah seolah – olah tidak bertuan, padahal ada tuan yang tidak bertanggung jawab, akhirnya tidak bisa digunakan oleh rakyat kita. Tertibkan sesuia Undang – Undang dan aturan yang berlaku.” (Presiden SBY, 15 Januari 2010)

Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria. Hak Atas Tanah dimaksud, antara lain Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Hutan, dan Hak Memungut Hasil Hutan.

Setiap Hak Atas Tanah yang dimiliki orang / badan hukum harus dilindungi dengan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah berupa sertipikat hak atas tanah.

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, tanah wakaf, Hak Milik atas Sauan Rumah Susun dan hak Tanggungan yang masing – masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. (PP Nomor 24 Tahun 1997 bab I, Pasal 1 ayat 20)

Pemegang Hak Atas Tanah adalah warga negara Indonesia baik laki – laki maupun wanita yang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak Atas tanah serta mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. (UUPA Pasal 9)

Kewajiban bagi Pemegang Hak Atas Tanah untuk memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap – tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak ekonomi lemah. (UUPA Pasal 15)

Mengingat hal tersebut, maka penelantaran tanah merupakan perbuatan yang tidak manusiawi sementara masih banyak rakyat miskin yang tidak mempunyai tanah.


Pengertian tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. (Peraturan Kepala BPN RI No. 4 Tahun 2010, Bab I, Pasal 1 ayat 6)

Penertiban tanah terlantar adalah proses penataan kembali tanah terlantar agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat dan negara. (Peraturan Kepala BPN RI No. 4 Tahun 2010, Bab I, Pasal 1 Ayat 7)


Obyek Tanah Terlantar

Yang menjadi obyek tanah terlantar adalah (PP Nomor 11 Tahun 2010, Bab II, Pasal 2) :
1.) Tanah yang telah berstatus hak, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna bangunan, hak Pakai danhak Penelolaan yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
2.) Tanah yang telah memperoleh dasar penguasaan (ijin, keputusan, surat) apabila tanahnya tidak dimohon hak, tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan

yang dikecualikan dari obyek penertiban tanah terlantar adalah (PP No. 11 Tahun 2010, bab II, Pasal 3)

  1. hak Milik atau hak Guna Bangunan atas nama perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan sifat atau tujuan pemberian haknya.
  2. Tanah yang dikuasai pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah berstatus maupun belum berstatus barang Milik Negara yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan sifat atau tujuan pemberian haknya

 

Langkah – langkah Proses Penertiban (Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2010, bab II, Pasal 3)

1.) Inventarisasi

Inventarisasi tanah yang terindiaksi terlantar dilakukan oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi setempat atas dasar hasil pemantauan lapangan oleh Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan atau dari laporan dinas/instansi lainnya, laporan tertulis dari amsyarakat, atau pemegang hak.

2.) Identifikasi dan Penelitian

Tanah terindikasi terlantar yang telah diinventarisasi ditindaklanjuti dengan :

  • Untuk tanah berstatus Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan hak Pakai, identifikasi dan penelitian administrasi terhitung mulai 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya sertipikatnya
  • Untuk tanah yang memperoleh dasar penguasaan (ijin, keputusan, surat) dasar penguasaan atas tanah dari pejabat yang berwenang, identifiaksi dan penelitian terhitung sejak berakhirnya dasar penguasaan tersebut

3.) Peringatan

  • Apabila berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian disimpulkan terdapat tanah yang ditelantarkan, maka Kepala kantor wilayah memberitahukan sekaligus memberikan peringatan pertama kepada pemegang hak, agar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat peringatan tersebut, menggunakan tanahnya sesuai keadaannya atau menurut sifat dan tujuan pemberian haknya atau sesuai izin/keputusan/surat sebagai dasar penguasaannya
  • Apabila pemegang hak tidak mengindahkan peringatan pertama, maka Kepala kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan pertama
  • Apabila pemegang hak tidak mengindahkan peringatan kedua, maka Kepala kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis ketiga dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan kedua
  • Apabila pemegang hak tetap tidak melaksanakan peringatan, Kepala kantor wilayah mengusulkan kepada Kepala BPN untuk menetapkan tanah tersebut sebagai tanah terlantar

4.) Penetapan tanah terlantar

Kepala BPN menetapkan tanah terlantar terhadap tanah yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah sehingga tanah terlantar tersebut berada dalam keadaan status quo. Status quo dimaksud dimulai sejak tanggal pengusulan hingga diterbitkan penetapan tanah terlantar dan tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas tanah dimaksud

 

Tujuan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Penjelasan PP Nomor 11 Tahun 2010)

Tujuannya adalah untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan, menjamin berkelanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan ndonesia, serta memperkuat harmoni sosial. Selain itu, optimalisasi pengusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan semua tanah di wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, serta untuk meningkatkan ketahanan pangan energi.

sumber : humas BPN RI

vie

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s