Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor 1 tahun 2011

Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu

Merupakan peraturan baru dari KBPN yang berisi tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah. Peraturan ini mengatur kewenangan pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah tertentu, baik itu Pemberian hak atas tanah yang menjadi kewenangan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan yang meliputi Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan juga Hak Pakai. Kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Naional yang mencakup Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan juga Hak Pakai serta Kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Peraturan ini merupakan update atau perbaharuan dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Terdapat upadate dan beberapa pembaharuan dalam isinya yang terkait dengan kewenangan pemberian hak atas tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kepala Kanwil BPN, maupun Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s