Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengerjaannya, ide, inisiatif, sumbangan moril dan materiil juga merupakan suatu partisipasi dari masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang berkelanjutan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan berbagi pihak diantaranya masyarakat, pemerintah, maupun berbagai lembaga/instansi terkait.
Dengan pemberdayaan, masyarakat dapat secara mandiri menentukan kesejahteraan mereka sendiri dengan adanya fasilitasi dan pendampingan dari pemerintah.

Peran BPN dalam pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah dengan menerbitkan sertipikat sehingga masyarakat dapat menggunakannya sebagai agunan bank untuk mendapatkan modal untuk usahanya. Sehingga dengan modal tersebut masyarakat dapat mengusahakan secara mandiri kesejahteraannya. Dalam hal ini pemerintah serta instansi terkait melakukan pendampingan dengan mengadakan program pelatihan – pelatihan ketrampilan, serta penyediaan fasilitas seperti perbaikan infrastruktur transportasi dan lain sebagainya.

Lalu apa perbedaan program pemberdayaan masyarakat dengan program pertanahan lainnya seperti PRONA, LandReform, Konsolidasi Tanah?
Semua program – program pertanahan tersebut sama – sama bertujuan untuk menerbitkan sertipikat. Akan tetapi PRONA serta LandReform sistem prosesnya hanya berhenti sampai penerbitan sertipikat saja, setelah itu sertipikat tersebut akan digunakan sebagai apa itu terserah dari masyarakat tersebut sendiri.
Dalam program pemberdayaan masyarakat, setelah diterbitkannya sertipikat, masyarakat dibantu oleh pemerintah dan instansi lainnya mengupayakan sertipikat tersebut agar bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan. intinya dalam pemberdayaan terdapat sistem keberlanjutan.
gambarannya :
PRONA atau program LandReform :
terima sertipikat -> ada yang di jual, di agunkan, di usahakan sendiri -> yang dijual/diagunkan kemungkinan akan mendapatkan modal usaha, apabila masyarakat mempunyai ketrampilan maka akan bermanfaat, apabila tidak maka modal lambat laun akan habis dan masyarakat akan kembali miskin
pemberdayaan masyarakat :
terima sertipikat -> dijadikan modal usaha -> pemerintah/instansi terkait memberikan pendampingan -> masyarakat lambat laun menjadi terampil dan mandiri -> masyarakat bisa mengusahakan kesejahteraan mereka sendiri -> kesejahteraan masyarakat

Perbedaan tersebut dapat dilihat seperti di bawah ini, dilihat dari outputnya :

1.  PRONA

penerbitan sertipikat, melegalkan aet tidak peduli kaya atau miskin

2.  Redistribusi

a.  memberikan tanah kepada masyarakat / memberikan aset

b.  memberikan akses reform –> sertipikat

3.  Konsolidasi Tanah

a.  Penataan lingkungan

b.  diterbitkan sertipikat

c.  Fasilitas sosial dan fasilitas umum diberikan -> akses reformnya

4.  UKM (termasuk dalam pemberdayaan masyarakat)

a.  Sertipikat

b.  Bantuan – bantuan bagaimana masyarakat tersebut mampu mengelola aset tersebut (pasca)

Kendala dalam mengadakan pemberdayaan masyarakat :
Dalam melakukan pendampingan serta fasilitasi kepada masyarakat membutuhkan dana yang tidak sedikit, serta di butuhkan dedikasi yang tinggi dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat serta instansi terkait lainnya.
Selain itu juga dibutuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah karena dengan kepercayaan maka akan terwujud kerjasama yang baik.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s