LARASITA

LARASITA (Layanan Rakyat untuk Sertipikasi Tanah)

adalah suatu kantor pertanahan bergerak yang berbasis Teknologi Informasi. merupakan layanan menjemput bola yang dapat menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Dengan adanya Larasita diharapkan dapat lebih memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan pensertipikatan tanah, tanpa harus datang ke kantor pertanahannya sendiri. Masyarakat dapat menekan biaya transportasi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang ingin mengurus administrasi pertanahan. Sebab pengurusan sertipikat secara reguler di kantor pertanahan tidak cukup hanya dilakukan sehari atau satu kali.

Mengurus sertipikat melalui mobil ini sama halnya dengan mendatangi Kantor Pertanahan secara langsung. Seluruh prosedur pelayanan di kantor sudah tercakup dari layanan mobil Larasita. Petugas akan melayani prosedur sertipikasi mulai dari penyediaan formulir, pendataan berkas serta pemrosesan sama persisnya dengan layanan yang didapat jika mengurus sertipikat di Kantor Pertanahan.

Kendala dalam pengoperasian Larasita

Jaringan komunikasi yang dipakai menggunakan jaringan GSM, jadi kecepatan komunikasi data bergantung pada konektivitas jaringan tersebut. Ketika jaringan tersebut menerima sinyal yang lemah maka akan mempengaruhi kecepatan akses data dalam memberikan pelayanan. Tapi hal ini bisa diatasi dengan melakukan model pelayanan offline, sehingga pelayanan tetap dapat dilakukan.

 


Pengertian Sengketa
Sengketa merupakan konflik antara dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan berbeda terhadap satu atau beberapa obyek Hak Atas Tanah.
Tipologi Sengketa

1. Pendudukan tanah perkebunan/ non perkebunan/ tanah kehutanan dan/ atau tanah aset Negara/ pemerintah, yang dianggap tanah terlantar;

2. Tuntutan pengembalian tanah atas dasar ganti rugi yang belum selesai, mengenai tanah-tanah perkebunan, non perkebunan, tanah bekasa tanah partikelir, bekas tanah hak barat, tanah kelebihan maksimum dan pengakuan hak ulayat;

3. Tumpang tindih status tanah atas dasar klaim bekas eigendom, tanah milik adat dengan bukti girik, dan/ atau Verponding Indonesia, tanah obyek landreform dan lain-lain;

4. Tumpang tindih putusan pengadilan mengenai sengketa tanah.

Beberapa faktor penyebab sengketa

1. Persediaan tanah relatif terbatas sementara pertumbuhan penduduk meningkat;

2. Ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, pembangunan dan pemanfaatan tanah;

3. Tanah terlantar dan Resesi Ekonomi;

4. Pluralisme hukum tanah dimasa kolonial;

5. Persepsi dan kesadaran “ Hukum “ masyarakat terhadap penguasaan dan pemilikan tanah;

6. Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah dalam penyelesaian masalah;

7. Reformasi;

8. Kelalaian petugas dalam proses pemberian dan pendaftaran hak atas tanah;

9. Sistem Peradilan

10. Lemahnya sisitem administrasi pertanahan

11. Tidak terurusnya tanah-tanah aset Instansi Pemerintah.

Upaya menghindari sengketa

1. Pemegang Hak Atas Tanah mengusahakan tanahnya secara aktif;

2. Penguasaan tanah disesuaikan dengan kemampuan untuk memanfaatkan/ mengusahakan tanahnya secara seimbang;

3. Menata dan memelihara tanah dengan baik;

4. Dibentuk suatu peradilan khusus yang menangani sengketa pertanahan;

Fungsi dan peran Badan Pertanahan Nasional dalam penanganan masalah dan sengketa Hak Atas Tanah serta bentu-bentuk penanganannya.

1. Menelaah dan mengolah data untuk menyelesaikan perkara di bidang pertanahan;

2. menampung gugatan-gugatan, menyiapkan bahan memori jawaban, memori/ kontrak memori banding, memori/ kontrak memori kasasi, memori/ kontrak memori peninjauan kembali atas perkara yang diajukan melalui peradilan terhadap perorangan dan badan hukum yang merugikan Negara;

3. Mengumpulkan data masalah dan sengketa pertanahan;

4. Menelaah dan menyiapkan konsep keputusan mengenai penyelesaian sengketa Hak Atas Tanah;

5. Menelaah dan menyiapkan konsep keputusan pembatalan Hak Atas Tanah kerena cacat administrasi dan berdasarkan kekuatan putusan peradilan;

6. Melaksanakan dokumentasi.

Penanganan / penyelesaian sengketa Hak Atas Tanah

1. Sengketa pertanahan biasanya diketahui oleh Badan Pertanahan Nasional dengan adanya Pengaduan;

2. adanya pengaduan ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi masalah untuk mengenali masalah tersebut menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional atau kewenangan Instansi lainnya ;

3. Meneliti permasalahan yang menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional, untuk membuktikan kebenaran pengaduan, serta menentukan apakah pengaduan yang bersangkutan beralasan untuk diproses lebih lanjut;

4. Jika hasil penelitian perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan data fisik dan administrasi serta yuridis, maka Kepala Kantor dapat mengambil langkah-langkah pengamanan berupa pencegahan mutasi (status quo).

5. Jika permasalahan bersifat strategis, maka diperlukan pembentukan tim terpadu dari beberapa unit kerja, jika bersifat politis, sosial, ekonomis, maka tim melibatkan lembaga lain, seperti Dawan Perwakilan Rakyat, Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya;

6. Tim akan menyusun laporan hasil penelitian untuk menjadi bahan rekomendasi penyelesaian.

Pembatalan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah, Pembatalan Pendaftaran Tanah
Pembatalan Hak Atas Tanah merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa Hak Atas Tanah yang disebabkan surat keputusan pemberian hak dan/ atau sertipikat Hak Atas Tanah yang merupakan “beschiking” atau keputusan pejabat tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengandung cacat dan merugikan salah satu pihak tertentu.
Tata cara dan Persyaratan Pembatalan Hak Atas Tanah
Ada dua macam pembatalan Hak Atas Tanah :

1. Dilakukan sebagai pelaksanaan keputusan pengadilan, pada prinsipnya merupakan bentuk dari eksekusi administrasi berkenaan dengan status subyek dan obyek tanah sengketa, sedangkan eksekusi fisik dilakukan oleh aparat pengadilan;

2. Dilakukan kerena terdapat cacat administrasi dalam proses penerbitannya, misalnya terdapat : kesalahan dalam penerapan peraturan perundang-undangan; kesalahan subyek hak; kesalahan obyek hak; kesalahan jenis hak; kesalahan perhitungan luas; tumpang tindih hak; kesalahan data fisik dan data yuridis; dan kesalahan administrasi lainnya.

Tata cara dan persyaratan pembatalan Hak Atas Tanah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/ KBPN) No. 9 Tahun 1999 jo (PMNA/ KBPN) No. 3 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

(SUMBER SUBDIT PENERANGAN DAN PENYULUHAN DIREKTORAT HUKUM PERTANAHAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s