Agrarische Wet

Pada masa kolonial (1870) pemerintahan jajahan Belanda mengeluarkan Agrarische Wet (Undang – Undang Agraria). Agrarische Wet tersebut dijalankan dengan Agrarische Besluit (Staatblad 1970 No. 118) yang kemudian terkenal dengan pernyataan “domein” (domein verklaring). Dalam salah satu klausul Agrarische Besluit tersebut dijelaskan bahwa semua tanah yang tidak ada bukti kepemilikannya adalah eifendom atau hak milik negara (pasal 1). Itu artinya, kalau sebidang tanah tidak dapat dibuktikan siapa yang berhak adalah milik negara dan secara otomatis dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda.
Selain itu, pemerintah jajahan juga memberikan hak atas tanah yag bersifat domein kepada warga negara Belanda atau orang – orang yang dipersamakan (khususnya warga Timur Asing). Tentu saja, ini dirasakan sebagai kebijakan yang tidak adil.
Sedangkan di luar tanah yang dinyatakan berstatus domein juga diakui tanah yang dimiliki penduduk bumiputra dengan status hak adat dan tanah – tanah pemerintahan Swapraja, Kesultanan Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Dengan pola seperti itu terjadi dualisme pengaturan pertanahan di Indonesia. Pertama, pengaturan penguasaan tanah khusus bagi warga negara Belanda (dan warga Timur Asing) yang tunduk pada hukum Perdadta Barat. Kedua, pengaturan enguasaan tanah khusus bagi penduduk bumiputra yang tunduk kepada hukum adat.
Dengan diberlakukannya Agrarische Wet, pemerintah jajahan Belanda yang sebelumnya hanya mengurus aspek penggunaan tanah – melalui sistem tanam paksa atau dikenal dengan cultuurstelsel – hanya mewajibkan daerah – daerah tertentu menanam jenis tanaman / rempah – rempah tertentu. Tetapi dengan domein verklaring, pemerintah jajahan Belanda mencampuri aspek penguasaan tanah penduduk bumiputra. Hubungan hukum antara orang – orang atau badan hukum dan tanahnya ikut diatur dan ditentukan oleh pemerintah jajahan Belanda.
Baru setelah 19 tahun proklamasi kemerdekaan RI, politik pertanahan berubah total. Persisnya, sejak disahkannya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria atau dikenal dengan Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tanggal 24 September 1960. Melalui produk Undang – Undang baru itu, Negara diberikan wewenang sepenuhnya baik dari aspek penggunaan maupun penguasaan tanah.
Negara diberikan wewenang pula untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, persediaan, penggunaan, pemeliharaan tanah, serta wewenang untuk mengatur dan menentukan hubungan hukum serta perbuatan hukum antara orang-orang yang berhubungan dengan tanah. Pada Pasal 2, ayat 1, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) secara jelas dikatakan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang terdapat di wilayah Indonesia pada tingkatan tertingi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
Permasalahan tanah ternyata semakin kompleks. Selain meningkatnya kebutuhan tanah – untuk keperluan berbagai kegiatan pembangunan – juga karena alasan pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak merata dan urbanisasi. Ini terutama bila dihadapkan kepada masalah tersedianya luas tanah untuk pertanian, industri atau perumahan – terutama di Jawa, Sumatera, dan kota-kota besar di seluruh Indonesia – yang mengakibatkan tanah menjadi masalah yang semakin multikompleks. Belum lagi masalah yang menyangkut aspek hukum atau aspek penguasaan tanah dan pemilikan tanah yang sebagian besar masih belum terdaftar (belum bersertipikat).
Upaya dan kerja keras yang dilakukan pemerintah untuk mengelola pertanahan seperti yang diamanatkan Pasal 33, ayat 3, UUD 1945 makin jelas setelah lahirnya UUPA Tahun 1960. Sebab, sejak lahirnya UUPA, pengaturan pertanahan tidak lagi mengalami dualisme. Artinya, sejak UUPA disahkan, maka produk hukum peninggalan kolonial Belanda sepanjang mengenai Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dinyatakan tidak berlaku.
Sumber : buku dasawarsa bhumibhakti adhiguna

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s