Peralihan Hak karena Pewarisan

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang “Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”.

Persyaratan :

  1. Pemohon sebagai ahli waris / kuasanya mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan membawa persyaratan :
    1. Sertipikat hak atas tanah  sertipikat hak milik atas satuan rumah susun atas nama pewaris
    2. Surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat yang bersangkutan dari Kepala Desa / Lurah, tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan atau instansi lain yang berwenang
    3. Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :
      a).  Wasiat dari pewaris, atau
      b).  putusan pengadilan, atau
      c).  Penetapan Hakim / Ketua pengadilan, atau
      d).  1).  Bagi warga negara Indonesia penduduk asli

      • Surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa / Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia

      2).  Bagi warga negara tionghoa

      • Akta keterangan hak mewaris dari notaris

      3).  Bagi warga negara Indonesia keturunan Timur
      asing lainnya

      • Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan

      4).  Surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang
      mengajukan permohonan pendaftaran peralihan
      hak bukan ahli waris yang bersangkutan
      5).  Bukti identitas ahli waris

  2. Apabila pada waktu permohonan pendaftaran peralihan sudah ada putusan pengadilan / penetapan hakim / ketua pengadilan atau akta mengenai pembagian waris, maka putusan / akta tersebut dilampirkan dalam permohonan
  3. Akta tersebut dapat dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan oleh semua ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau dengan akta notaris
  4. Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum ada pembagian warisan, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada para ahli waris sebagai pemilikan bersama, dan pembagian haknya dapat dilakukan sesuai ketentuan Pasal 51 PP Nomor 24 Tahun 1997
  5. Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan pada waktu pendaftaran peralihan haknya disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada 1 (satu) orang penerima warisan, maka pencatatan peralihan haknya dilakukan kepada penerima warisan yang berdasarkan akta pembagian waris tersebut.
  6. Dalam hal pewarisan disertai dengan hibah wasiat, maka :
    1. Jika hak atas tanah / hak milik atas satuan rumah susun yang dihibahkan sudah tertentu, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan atas permohonan penerima hibah dengan melampirkan :
      1. Sertipikat hak atas tanah / hak milik atas satuan rumah susun atas nama pewaris / apabila hak atas tanah yang dihibahkan belum terdaftar, bukti pemilikan tanah, atas nama pemberi hibah
      2. Surat kematian pemberi hibah wasiat dari Kepala Desa / Lurah tempat tinggal pemberi hibah wasiat tersebut waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan atau instansi lain yang berwenang
      3. a).  Putusan pengadilan / penetapan hakim / Ketua pengadilan mengenai pembagian harta waris yang memuat penunjukan hak atas tanah / Hak Milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai telah dihibah wasiatkan kepada pemohon, atau
        b).  Akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh pelaksana wasiat atas nama pemberi hibah wasiat sebagai pelaksanaan dari wasiat yang dikuasakan pelaksanaannya kepada pelaksana wasiat, atau
        c).  Akta pembagian waris yang memuat penunjukan hak atas tanah atau Hak Milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai telah dihibah wasiatkan kepada pemohon
      4. Surat kuasa tertulis dari penerima hibah apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hibah
      5. Bukti identitas penerima hibah
      6. Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam hal bea tersebut terutang
      7. Bukti pelunasan pembayaran Pajak Penghasilan dalam hal pajak tersebut terutang
    2. Jika hak atas tanah / hak milik atas satuan rumah susun yang dihibahkan belum tertentu, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada para ahli waris dan penerima hibah wasiat sebagai harta bersama.

Untuk proses selanjutnya, silahkan hubungi Kantor Pertanahan KAbupaten / Kotamadya setempat, sesuai letak tanah saudara.

sumber : Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat 2009, repost by vie

3 responses to “Peralihan Hak karena Pewarisan

  1. Dusun Pakis Desa Songgon terdiri dari : 1174 bidang tanah ( Permukiman, pertanian , kebun rakyat dan lainnya), diantaranya terdapat 178 bidang sudah sertipikat, 354 hanya berupa kwitansi jubel dan sisanya adalah warisan, yang sangat rawan sengketa.
    permasalahan ini sudah saya ajukan ke musrenbangdes untuk Prona tapi kepala desa tidak berani mengajukan Prona , dengan alasan dan ketakutan yang berlebihan.
    bagaimana ini pak?…………………….

    • untuk permasalahan ini bapak bisa konsultasi langsung ke kantor pertanahan / BPN di kota bapak untuk penjelasan lebih lanjut, untuk di Banyuwangi kantor pertanahan ada di JALAN Dr. SUTOMO NO. 54 bisa di lihat di sini : http://portaldaerah.bpn.go.id/home.aspx?officeid=234&propid=15&name=Kabupaten%20Banyuwangi. Bapak bisa berkonsultasi dengan seksi 2 htpt atau seksi 4 pemberdayaan masyarakat atau bisa bertanya pada loket terlebih dahulu untuk diteruskan pada pihak yang berwenang.

      demikian semoga bisa membantu. terimakasih.

    • Sebenarnya ketakutan yang berlebihan ini yang patut dipertanyakan, kenapa harus sampai seperti itu??? tentunya ketakutan itu mempunyai alasan yang sangat kuat. dasar kepemilikan tanah yang paling dasar untuk pengajuan sertipikat adalah SKT baik itu dari camat dan lurah. Camat dan lurah berhak mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang didalamnya terdapat tandatangan dari Camat atau lurah yang mengeluarkannya. Masalah yang banyak terjadi adalah munculnya dua SKT yang berbeda dalam satu bidang tanah yang dapat menimbulkan sengketa pertanahan,,, nah yang menjadi permasalahan ketakutan seperti apa yang dialami oleh Kepala desa tersebut???
      Prona merupakan suatu program dari BPN untuk sertipikat Tanah secara masal yang dibiayai oleh pemerintah, yang dilakukan dnegan pengukuran ulang bidang-bidang tanah dengan bukti hak atas tanah yang dimiliki dari setiap pemilik bidang yang dapat berupa : SKT-Camat Lurah, Surat Jual Beli PPAT (Akta JUal beli), dan juga surat keterangan Waris

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s